KTSP dalam Konsep School Based Curriculum Development

KTSP dalam Konsep School Based Curriculum Development. Dalam posting sebelumnya saya sudah memberi deskripsi School Based Currculum Development, sekarang saya ingin mengambarkan konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Indonesia dalam konsep SBCD. Kita tahu jika Kurikulum adalah sebagai landasan dasar untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan pendidikan dalam satu Negara. Setiap bangsa memiliki 'kurikulum mereka sendiri dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional mereka, disamping tujuan pendidikan dan philosphy bangsa. Seperti di Indonesia di mana Kurikulum Tingkat Satuan (KTSP) mengacu pada bentuk desentralisasi kurikulum yang memberikan kebebasan kepada setiap pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengembangkan kurikulum sekolah mereka berdasarkan kondisi distrik mereka untuk mendapatkan kapasitas dalam memberikan kontribusi kesejahteraan dan produktivitas ekonomi nasional. Brady & Kennedy Menyebutkan:

KTSP dalam Konsep School Bacsed Curriculum Development

“Pemerintah memiliki kepentingan yang sebagian besar meskipun tidak secara eksklusif dalam mengatur prekonomian. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan telah menjadi perhatian utama pemerintah karena disebabkan oleh keprihatinan mereka. Sifat kurikulum sekolah akan menentukan pengetahuan dan keterampilan warga negara di masa depan karena kapasitas mereka sangat diperlukan untuk berkontribusi terhadap perekonomian negara-negara 'dengan cara yang lebih produktif. Tentu saja, pemerintah lebih menekankan konsep pendidikan daripada ekonomi. Secara umum, negara demokratis, pemerintah ingin melihat sebuah komunitas yang yang manpu mengusai sosial kohesif, politik kohesif, maju dari segi tehnologi, toleran dan adil. Kurikulum dapat memberikan kontribusi yang banyak untuk mencapai semua tujuan ini”. (L Brady & K Kennedy,: 1999: 7)

(baca KTSP as a Form of School Based Curriculum Development)

Dalam konteks saat ini inisiatif pendidikan di Indonesia, KTSP tidak berarti memberi wewenang kepada setiap daerah dalam mengembangkan kurikulum secara beasa dan tanpa rujukan utama. Sebaliknya, pemerintah pusat memberikan acuan dasar yaitu stadar pendidikan nasioanl berupa satndar isi dan standar lulusan, yang dikeluarkan oleh Badan Nasional StandarPendidikan (BNSP) dalam merancang kurikulum sekolah. Selain itu guru memberikan lebih banyak kebebasan dalam merancang, merencanakan silabus dan rencana pelajaran, dan menciptakan pengalaman pendidikan, memilih dan mengadaptasi materi kurikulum dalam keadaan situasi tertentu dan kebutuhan dengan mengacu pada standar yang disebutkan di atas

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah pengembangan Kurikulum berbasis Kompetensi. KTSP diluncurkan pada tahun 2006 oleh Badan Nasional StandarPendidikan  (BNSP) sebagai lembaga kurikulum nasional di Indonesia. Kurikulum 2006 'bernama KTSP', yang dikembangkan oleh sekolah sebagai satuan pendidikan, dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang menekankan pada standar isi dan standar kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 dan 23, 2006. kurikulum Sekolah harus sejalan dengan standar isi dan standar kelulusan, dan pedoman standar pengembangan diatur oleh Badan Nasional Standar Pendidikan  (BNSP) dengan prinsip-prinsip berikut; Hal ini terpusat pada potensi, perkembangan dan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya, keragaman dan integritas, tanggap dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang relevan dengan kebutuhan kehidupan, holistik dan kontinuitas, belajar seumur hidup, menjadi keseimbangan Nasional dan kepentingan Daerah. 

Pada prinsipnya, KTSP merupakan kurikulum operasional yang dirancang dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP didasarkan pada tujuan pendidikan disetiap tingkat satuan pendidikan, struktur dan isi kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus (BNSP, 2006: 5). Ini berarti bahwa sekolah dan otoritas guru menentukan keberhasilan tujuan pendidikan di tingkat sekolah.

Pada kata lain, guru memiliki tugas pada: (1) membangun dan merumuskan tujuan yang tepat, (2) memilih dan membangun sumber daya yang tepat pelajaran sesuai dengan fase kebutuhan, kepentingan dan perkembangan anak, (3) memilih metode dan media pembelajaran yang bervariasi, (4) dan membangun program pembelajarn dan evaluasi yang tepat. Sebuah kurikulum dibuat secara sistematis dan detail, yang akan memudahkan guru pada tahap pelaksanaannya. Dalam hal ini, sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. KTSP adalah kebijakan umum yang ditetapkan  oleh Badan Nasional Standar Pendidikan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan sekolah dalam merancang kurikulum yang berkualitas kondusif untuk belajar murid yang efektif. Sekolah didorong untuk mengadaptasi Standar Nasional Kurikulum sesuai konteks yang unik mereka. Ketika merancang KTSP, sekolah disarankan untuk mengamati dari dekat arah dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Kurikulum dengan merujuk pada  dokumen kurikulum resmi. Berdasarkan analisis yang cermat dan kebutuhan peserta didik, kemampuan dan minat sekolah 'ekologi kontek, gaya kepemimpinan kepala sekolah dan manajemen sekolah, serta kesiapan guru, sekolah perlu menggunakan pengajaran yang paling tepat, strategi pembelajaran dan penilaian disamping penggunaan berbagai bahan pembelajaran untuk mengintegrasikan siklus penilaian proses belajar-mengajar dalam KTSP. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua murid memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memporoleh pengalaman belajar yang kaya yang bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya dan belajar sepanjang hayat. Bolstad (2004), menyatakan penting untuk mengenali bahwa "ruang operasional" untuk SBCD pada waktu tertentu/tempat sangat dipengaruhi oleh bentuk yang lebih luas dari sistem pendidikan, termasuk struktur dan struktur kurikulum Nasional, tingkat sentralisasi/desentralisasi, pengambilan keputusan sekolah, penilaian sekolah dan persyaratan pelaporan, peran yang diharapkan dari guru dalam pengembangan kurikulum sekolah, dan peran yang diharapkan atau potensi manusia dalam pengembangan kurikulum tersebut.